Akomodasi Bahasa Masyarakat Negeri Tulehu terhadap Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Bahasa Asing

0
1444

Oleh: Erniati, S.S.
(Staf Teknis Kantor Bahasa Maluku)

Saat ini, fenomena wacana disintegrasi bangsa di Indonesia ditengarai semakin merebak. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Daerah-daerah yang notabene hasil kekayaan alamnya melimpah justru tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih sangat rendah. Sebagai akibatnya banyak di antara daerah-daerah itu ingin melepaskan diri dari wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, sejak dihembuskannya wacana otonomi daerah, beberapa daerah tertentu yang merasa lebih kaya dari daerah yang lain juga ingin mengatur pemerintahannya sendiri dengan membentuk provinsi dan kabupaten yang baru.

Fenomena bahasa dengan berbagai variasinya yang sebenarnya masih merupakan satu kesatuan digunakan sebagai alat untuk mempercepat pemekaran wilayah. Variasi-variasi bahasa yang ada oleh pihak tertentu yang mendukung disintegrasi dan otonomi dipandang sebagai kekhasan yang kemudian digunakan sebagai alat untuk melegitemasi atau mengesahkan pemisahan daerahnya dengan daerah yang lain tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang lain seperti luas wilayah, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya.

Begitu cepatnya proses pemisahan wilayah secara administratif tampaknya juga didukung oleh rendahnya toleransi kebahasaan penutur-penutur bahasa di sebagian besar wilayah Indonesia. Di samping itu, adanya pandangan bahwa suatu variasi bahasa lebih baik atau lebih buruk dari bahasa yang lain mengakibatkan keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri atau berotonomi ibarat gayung bersambut. Untuk menghindari semua ini diperlukan peningkatan toleransi antara para pemakai bahasa di samping peningkatan pengetahuan tentang berbagai aspek-aspek bahasa secara sosial.  Misalnya, bahwa tidak ada bahasa yang lebih baik daripada bahasa yang lain. Dengan kata lain setiap bahasa sama baiknya dan sama tingkat kesukarannya. Sejauh ini kajian mengenai sikap dan akomodasi bahasa belum banyak dilakukan lebih-lebih yang berkaitan dengan usaha pencegahan perpecahan wilayah dan disintegrasi bahasa.

Secara administratif provinsi Maluku terbagi atas 11 (sebelas) kabupaten/kota, 118 kecamatan dan 1.169 terdiri atas 1135 desa dan 34 kelurahan.

Menurut letak astronomis, wilayah provinsi Maluku terletak antara 2 0 30 ‘ – 9 0 lintang selatan dan 124 0 – 136 0 bujur timur. Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 559 pulau dan dari sejumlah pulau tersebut, terdapat beberapa pulau yang tergolong pulau besar. Daratan Provinsi Maluku tidak terlepas dari gugusan gunung dan danau yang terdapat hampir di seluruh kabupaten/kota, yang berjumlah 4 (empat) gunung dan 11 (sebelas) danau. Adapun gunung yang tertinggi yaitu gunung Binaya dengan ketinggian 3.055 M, terletak di pulau Seram, kabupaten Maluku Tengah. Wilayah kepulauan Maluku dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim. Hal ini disebabkan provinsi Maluku terdiri atas pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan yang luas. Provinsi Maluku Terletak di antara 2 ° 30 ‘ – 9 ° lintang selatan 124 ° – 136°  bujur timur dan dibatasi oleh laut Seram di sebelah utara, lautan Indonesia dan laut Arafura di sebelah selatan,  pulau Irian provinsi Papua di sebelah timur, dan pulau Sulawesi atau laut Sulawesi di sebelah barat. Jumlah penduduk Provinsi Maluku berdasarkan hasil Sensus tahun 2010 mencapai 1.533.506 jiwa. Jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Maluku terus mengalami peningkatan. Sesuai hasil proyeksi penduduk 2011 menjadi 1.581.278 jiwa dan tahun 2012 menjadi 1.608.786 jiwa dengan  luas wilayah 54.185 Km2, kepadatan penduduk pada tahun 2012 sekitar 30 orang per km2. Pada tahun 2012, penduduk usia sekolah 7-24 yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 1,72%, yang masing bersekolah 72,75%, dan yang tidak bersekolah lagi 25,53%. (Maluku dalam Angka, 2013).

Negeri Tulehu berada di tepi pantai kecamatan Salahutu, kabupaten Maluku Tengah. Di sebelah utara berbatasan dengan laut, di sebelah timur berbatasan dengan negeri Tengah-tengah, di sebelah selatan berbatasan dengan negeri Suli dan negeri Passo, dan di sebelah barat berbatasan dengan negeri Waai.

Jumlah penduduk negeri Tulehu sekitar 22.000 jiwa dengan rincian laki-laki 10.000 jiwa dan perempuan 12.000 jiwa. Mata Pencaharian masyarakat hampir 40% bermata pencaharian sebagai petani, 7% sebagai nelayan, 20% sebagai pedagang, 15% sebagai buruh, 10% pegawai, dan 8% lain-lain. Masyarakat negeri Tulehu seluruhnya beragama Islam, yang beragama nasrani hanya datang untuk berdagang bukan masyarakat asli. Negeri Tulehu memiliki bahasa daerah sendiri yang disebut bahasa Tulehu dan sampai sekarang masih terpelihara. Selanjutnya, negeri Liang berada di kaki gunung Salahutu, Kecamatan Salahutu, kabupaten Maluku Tengah. Negeri Liang terpisah dengan hutan sagu dari negeri Waai. Di sebelah utara berbatasan dengan laut, di sebelah timur berbatasan dengan negeri Waai, di sebelah selatan hutan lebat, dan di sebelah barat berbatasan dengan negeri Morella. Jumlah penduduk negeri Laing sekitar 11.000 jiwa dengan rincian laki-laki 5000 jiwa dan perempuan 6000 jiwa. Mata Pencaharian masyarakat hampir 80% bermata pencaharian sebagai petani, dan 20% lainnya terdiri atas PNS, Pedagang, Nelayan, atau bidang jasa yang lain. Masyarakat negeri Liang seluruhnya beragama Islam. Negeri Liang memiliki bahasa daerah sendiri yang disebut bahasa Laing dan sampai sekarang masih terpelihara.

Kajian tentang akomodasi Bahasa Masyarakat Terhadap Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah,  dan Bahasa Asing di Provinsi Maluku di negeri Tulehu sangat menarik. Karena lokasi karena  masyarakatnya lebih heterogen dan terbuka terutama dengan pendatang. Selain itu, kedua tempat tersebut merupakan negeri/desa yang telah berusia lama dan menjadi tempat lalu lintas penyeberangan dari Ambon menuju pulau Seram dan sekitarnya dan sebaliknya. Kajian ini akan melihat bagaimana akomodasi bahasa masyarakat Negeri Tulehu terhadap bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan cara mengidentifikasi akomodasi masyarakat terhadap bahasa tersebut.

Kajian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, diharapkan mampu menjelaskan bagaimana keterkaitan faktor-faktor nonkebahasaan terhadap tingkat akomodasi bahasa seseorang. Secara praktis dapat digunakan untuk memberikan masukan terhadap pemerintah bahwa fakta-fakta kebahasaan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi pemekaran sebuah wilayah, lebih-lebih sebagai landasan suatu masyarakat untuk berdisintegrasi.

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.