Sekelumit Kejahatan Kebahasaan

0
69

Harlin, S.S.

Peneliti di Kantor Bahasa Provinsi Maluku

Lidah adalah pedang bagi setiap orang. Lidah yang dimaksud adalah bahasa yang berfungsi sebagai pedang. Bahasa bisa digunakan untuk memproteksi diri, dan bahkan bisa dipakai untuk suatu kriminal atau kejahatan. Konflik atau kejahatan yang menggunakan bahasa secara sengaja dijadikan sebagai alat atau senjata oleh seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya dengan tujuan menyerang gagasan, pikiran, perilaku, kehormatan, atau kondisi fisik seseorang atau sekelompok orang lain, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kejahatan yang berhubungan dengan bahasa atau yang disebut dengan kejahatan kebahasaan bervariasi di antaranya  ejekan, hasutan, pencemaran nama baik, hinaan, fitnah, pelanggaran kesusilaan, ujaran kebencian, laporan palsu, surat palsu, ancaman, berita bohong, pemerasan, penipuan, dan beberapa kejahatan lainnya. Kejahatan-kejahatan kebahasaan yang telah disebutkan di atas merupakan ungkapan-uangkapan tabu yang dipersyaratkan dalam kasus-kasus pidana. Oleh karena dipandang sebagai suatu kejahatan, konflik-konflik kebahasaan tersebut tentu memiliki jeratan hukum atau dapat dipidana mulai dari kategori tindak pidana ringan, menengah, dan berat.   

Konflik kebahasaan memiliki derajat-derajat yang bisa berbentuk 1) tersembunyi tanpa rujukan pasti (implicit without a specific reference), 2) menyebut inisial (mentioning of initial), 3) menyatakan ciri-ciri umum pihak yang dimaksud (describing general characteristics of a reference), 4) menyatakan ciri-ciri khusus pihak yang dimaksud (describing specific  characteristics of a reference), dan 5) menunjuk langsung pihak yang dimaksud (explicit mentioning of a reference).

Selanjutnya, para ahli bahasa dapat menelusuri  dan mengukur konflik kebahasaan yang berimplikasi kepada suatu kejahatan melalui  identifikasi suara, interpretasi makna ungkapan di dalam bidang dan naskah hukum, analisis wacana di dalam latar peradilan, interpretasi makna yang dimaksud dalam pernyataan lisan dan tulis (pengakuan), identifikasi bahasa ranah hukum (bahasa standar), analisis bahasa di ruang sidang oleh para peserta sidang, interpretasi dan penerjemahan dalam konteks hukum, serta beberapa materi lain yang bertalian dengan kebahasaan dalam persoalan hukum.

Berikut disajikan beberapa contoh kasus terkait dengan kejahatan yang melibatkan kebahasaan sekaligus pemetaan makna barang bukti.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan.

Contoh kasus:

  • Makin banyak tuh orang XX yang demen banget foto bugil istri lu;
  • Kxxtol kampret lu bagus !!!;
  • ngehe banget emang lu;
  • ngxxtot emang lu.

Pemetaan makna barang bukti:

  1. Ada tuduhan (foto bugil istri lu; kxxtol kampret lu; ngehe banget emang lu; ngxxtot).
  2. Yang dituduh jelas (pelapor).
  3. Yang menuduh juga jelas (terlapor).
  4. Tuduhan disebarluaskan melalui pos-el (ada barang buktinya).
  5. Adanya unsur kesengajaan.
  6. Terlapor bukanlah orang yang berhak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.
  7. Penyebaran dilakukan melalui media elektronik.

2.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 207 jo UU ITE asal 27 ayat (3) yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Contoh kasus pada Pasal 27 ayat (3):

Jok..Jok..enak banget hidup lu, udah minta maju lagi, mau berkuasa lagi, kampanye pake duit negara lagi, alasannya kerja. Cuti dong…cuti…masak kampanye pake duit rakyat, gentle gitu lho masak kampanye pake duit rakyat, itu memanfaatkan itu, istilah kerja kerja…bullshit itu….udahlah Jok..cuti…cuti biar kayak laki lho Jok…ya nggak Jok”

Pemetaan makna barang bukti:

  1. Ada tuduhan (enak banget hidup lu; minta maju lagi; mau berkuasa lagi; kampanye pake duit negara lagi; masa kampanye pake duit rakyat; masa kampanye pake duit rakyat; itu memanfaatkan itu; bullshit it).
  2. Yang dituduh jelas (presiden).
  3. Yang menuduh juga jelas (penyebar tuduhan).
  4. Tuduhan disebarluaskan melalui Youtube (ada barang buktinya).
  5. Adanya unsur kesengajaan.
  6. Terlapor bukanlah orang yang berhak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.
  7. Penyebaran dilakukan melalui media elektronik.

3.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 28 Ayat 3 yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Contoh kasus pada Pasal 27 ayat (3):

85% Kader Partai X adalah PKI

Pemetaan makna barang bukti:

  1. Ada tuduhan (85% kader Partai X; PKI).
  2. Yang dituduh jelas (pelapor).
  3. Yang menuduh juga jelas (penyebar tuduhan/terlapor).
  4. Tuduhan disebarluaskan melalui media sosial (ada barang buktinya).
  5. Adanya unsur kesengajaan.
  6. Terlapor bukanlah orang yang berhak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.
  7. Penyebaran dilakukan melalui media elektronik.

4.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 160 yang berbunyi: Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Contoh kasus pada pasal 160:

Tolak Komisioner X yang sekarang untuk masa 2015—2020.

Pemetaan makna barang bukti:

  1. Adanya ajakan (kata kerja ajakan tolak).
  2. Yang dituju jelas (komisioner X yang sedang menjabat).
  3. Yang mengasut juga jelas (terlapor).
  4. Tuduhan disebarluaskan melalui media sosial (ada barang buktinya).
  5. Adanya unsur kesengajaan.
  6. Penyebaran dilakukan melalui media elektronik.

Demikian sekilas uraian tentang kasus dan contoh kejahatan kebahasaan yang sering terjadi dalam masyarakat termasuk di Maluku, tidak hanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Ambon, tetapi juga dalam bahasa daerah. Kasus-kasus kejahatan kebahasaan seperti yang telah digambarkan di atas, namun bagi masyarakat yang mempunyai atau mendapatkan masalah konflik kebahasaan yang berujung pada dugaan terjadinya kejahatan/pidana kebahasaan, silakan menghubungi atau berkonsultasi dengan Kantor Bahasa Provinsi Maluku dalam layanan forensik kebahasaan. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.